Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

1. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian perdagangan dan perlindungan konsumen.
2. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   1. penyelenggaraan          dan          pengoordinasian penyusunan                                  program         kerja          bidang pengendalian perdagangan dan perlindungan konsumen;
   2. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengendalian perdagangan dan perlindungan konsumen;
   3. penyelenggaraan              pengawasan              dan pengendalian penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor;
   4. penyelenggaraan              pengawasan              dan pengendalian penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
   5. penyelenggaraan          dan          pengoordinasian pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
   6. penyelenggaraan              pengawasan              dan pengendalian penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor (API);
   7. penyelenggaraan pengawasan dan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
   8. penyelenggaraan              pengawasan              dan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
   9. penyelenggaraan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi dalam melakukan     pelaksanaan       pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk berSubbagiansidi di wilayah kerjanya;
   10. penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
   11. memimpin pengawasan barang beredar dan/ atau Jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota
   12. penyelengaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
   13. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
   14. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen meliputi:

1. memimpin              dan              mengoordinasikan penyusunan                                  program         kerja          bidang pengendalian perdagangan dan perlindungan konsumen;
2. memimpin              dan              mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengendalian perdagangan dan perlindungan konsumen;
3. mengawasi dan mengendalikan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor;
4. mengawasi dan mengendalikan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Provinsi;
5. memimpin pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
6. mengawasi dan mengendalikan penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor (API);
7. mengawasi dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
8. mengawasi              dan              mengoordinasikan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
9. memimpin pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk berSubbagiansidi di wilayah kerjanya;
10. memimpin dan mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
11. memimpin pengawasan barang beredar dan/ atau Jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota
12. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
13. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
14. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas